Ancaman Terhadap Perlindungan Data Pribadi pada Era Keterbukaan Informasi : Telaah Awal Kebijakan Social Credit System Tiongkok

Abstract

Tulisan ini membahas tentang fenomena perlindungan data pribadi, pasca pemberlakuan Social Credit System (SCS) pada Negara Tiongkok. Pada tahun 2020, melalui instrumen regulasi dan teknologinya, Pemerintah Tiongkok telah melakukan pemeringkatan warga negaranya berdasarkan analisa data perilaku kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan kebijakan ini, setiap individu akan memiliki angka yang akan bertambah dan berkurang berdasarkan aktivitas yang dilakukannya, hingga kemudian dapat berimbas terhadap akses yang akan diperolehnya, seperti penolakan untuk menggunakan maskapai penerbangan atau memilih Universitas terbaik. Sebagian data tersebut diperoleh melalui beragam teknologi yang dimiliki dan diawasi oleh negara, seperti CCTV serta data transaksi keuangan. Maka tulisan ini akan mengakaji konsep kebijakan SCS dalam perspektif Hak Asasi Manusia khusunya terhadap perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep dan perbandingan. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kebijakan Social Credit System yang berlaku di Tiongkok dapat memberi efek positif serta negatif bagi Pemerintah dan Warga Negaranya, mengingat potensi penyalahgunaan dapat terjadi apabila data tersebut tersebar bahkan digunakan oleh pihak lain. Tidak hanya karena data keuangan, rekam medik, aktivitas keseharian yang diproses oleh Pemerintah, namun pemeringkatan yang dilakukan oleh negara tersebut berpotensi untuk melanggar Hak Asasi Manusia khususnya terhadap perlindungan data pribadi. Untuk itu keamanan data serta regulasi yang ketat perlu dipersiapkan tidak hanya dalam tahap pengumpulan dan proses data, namun turut memastikannya hingga pasca data diperoleh.