KEBIJAKAN PENGELOLAAN DESA WISATA CILEMBER KABUPATEN BOGOR

Abstract

Pariwisata sebagai sumber devisa negara adalah sektor yang terimbas Covid-19. Sejak pandemi banyak kegiatan pariwisata terkena imbasnya, beberapa ditangguhkan bahkan dibatalkan. Acara pariwisata seperti pameran dan konferensi besar tidak dapat diselenggarakan. Perlu respon cepat untuk segera bangkit dengan membuat kebijakan baru dalam pengelolaan desa wisata. Sistem yang bisa mempercepat pemulihan ekonomidiperlukan untuk memperbaiki hubungan sosial, hubungan bisnis serta yang paling penting adalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut inovasi bisnis desa wisata perlu dirumuskan dalam bentuk kebijakan (hukum) sebagai pedoman pengelolaan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang lebih tepat di masa mendatang. Tujuan utama dari penelitian ini sebagai rekomendasi mengenai kebijakan pembangunan di pedesaan melalui peningkatan kapasitas perekonomian pada desa wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, menggambarkan detail khusus dari suatu keadaan, situasi sosial atau hubungansosial. Lokasi riset adalah Desa Wisata Cilember Kabupaten Bogor yang dinilai representatif untuk dilakukan kajian kebijakan dengan akselerasi pembangunan ekonomi desa berbasis media. Pengembangan desa wisata dapat dikembangkan dengan model pentahelix. Kolaborasi kebijakan yang ada sering kali tidak optimal dalam meningkatkan ketahanan sosial pada budaya masyarakat desa. Fokus pada pemberdayaan masyarakat diselenggarakan dengan strategi partisipasi dalam koridor good village governance. Pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan desa wisata sangat penting dan dibuat segera mungkin dibuat oleh Pemerintah Daerah. Peraturan ini tentunya menjadi landasan hukum atau pedoman bagi pemerintah dan masyarakat agar desa wisata dapat terkelola dengan baik. Luaran dari penelitian dapat dijadikan masukan kebijakan pada level yang lebih luas, hak cipta, buku, software, dan draft naskah akademik. Sedangkan tingkat Kesiapan Teknologi pada TKT 6.