Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020


Arif Alfajar, Ali Masjono

Abstract


Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015-2020 yang diukur menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan, kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas belanja, serta pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, kemudian di interpretasikan serta implikasi hasil pengukuran kinerja tersebut. Hasil penelitian menunjukan kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020 dengan menggunakan Rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah masuk kedalam kategori cukup. Rasio ketergantungan memperoleh kategori Tinggi. Rasio kemandirian keuangan daerah memperoleh kategori partisipatif. Rasio efektivitas memperoleh kategori sangat efektif. Rasio efisiensi jika dinilai memperoleh kategori tidak efisien. Rasio keserasian dilihat dari rata-rata belanja keduanya, belanja operasi lebih unggul bila dibandingkan belanja modal. Rasio Pertumbuhan menunjukan trend yang positif yaitu sebesar 10,21%.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah; Interpretasi; implikasi hasil pengukuran.


Full Text:

PDF

References


Andayani, Wuryan. (2007) Akuntansi Sektor Publik. Malang: Bayumedia Publishing.

Arikunto, Suharsimi. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Basuki, (2008). Pengelolaan Keuangan Daerah, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Nordiawan Dedi. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Erlina, O.S. Rambe, dan Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah: Berbasis Akrual. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Halim, Abdul. (2007). Akuntasi Sektor Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Mahmudi, (2010). Manajemen Kerja Sektor Publik edisi revisi. Yogyakarta: UPP

Mardiasmo, (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset

Umar, Husein. (2013). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali.

Yani, Ahmad. (2013). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers


Refbacks

  • There are currently no refbacks.